JAKARTA, Rabu (5/8) – Pagi ini langit Jakarta cerah. Di sebuah ruang pertemuan sederhana, Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI) menggelar bincang santai bersama awak media. Suasananya hangat, penuh gelak tawa, tapi juga menyisipkan catatan-catatan penting menjelang HUT ke-81 RI.

Ketua Umum HIFDI membuka perbincangan dengan secangkir kopi di tangan. "Hari ini Rabu. Masih ada 12 hari menuju 17 Agustus. Waktu yang cukup untuk memulai sesuatu yang baik," katanya tersenyum.

Kritik yang Membangun, Bukan Meruntuhkan

HIFDI mengakui, ada sejumlah isu yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Namun organisasi ini memilih menyampaikannya sebagai undangan untuk berbenah, bukan sebagai gugatan.

"Kami melihat pemerintah sudah bergerak ke arah yang benar. Isu dokter gadungan, misalnya, sekarang sudah jadi perhatian serius Kemenkes dan KKI. Tinggal kita kawal bersama agar sistem verifikasi STR yang real-time benar-benar segera hadir. Kami di fasyankes siap jadi mitra, bukan sekadar penonton," ujarnya.

Soal pengadaan alkes di puskesmas, HIFDI memberi apresiasi atas respons cepat pemerintah daerah yang mulai mengevaluasi jalur distribusi DAK dan e-katalog. "Memang masih ada puskesmas yang kesulitan. Tapi kami percaya, dengan komunikasi yang terus terbuka, solusi akan ditemukan. Fasyankes di daerah butuh kepastian, dan pemerintah sudah mendengar. Itu langkah awal yang baik."

Soal KRIS: Objektif, Ada yang Sudah Baik, Ada yang Masih Perlu Dibahas

Terkait KRIS BPJS, HIFDI memilih sikap objektif. Tidak menolak, tapi juga tidak memuji tanpa syarat.

"Kita harus jujur. Semangat KRIS untuk menghadirkan standar rawat inap yang layak bagi seluruh rakyat itu baik. Itu cita-cita yang patut kita dukung," jelas Ketua Umum HIFDI.

Antara cita-cita dan pelaksanaan di lapangan, masih ada jarak yang harus dijembatani.

Ia memaparkan, banyak fasyankes anggota HIFDI, terutama di kota-kota kecil dan daerah, mengaku masih bingung dengan skema transisi ini. "Biaya renovasi tidak sedikit. Sementara tarif klaim dari BPJS belum sepenuhnya mencerminkan biaya kepatuhan yang kami keluarkan. Ini fakta di lapangan, bukan mengeluh."

HIFDI juga menyoroti sosialisasi kepada masyarakat yang dinilai masih kurang masif. "Pasien banyak yang belum paham kenapa tiba-tiba ada selisih biaya saat ingin naik kelas perawatan. Ini bukan kesalahan pasien. Ini tugas kita bersama untuk mengedukasi."

Namun HIFDI mengapresiasi bahwa pemerintah membuka ruang dialog. "Kami tidak diam. Masukan sudah kami sampaikan. Pemerintah mendengar. Sekarang tinggal bagaimana masukan itu diwujudkan dalam kebijakan yang lebih adil bagi semua pihak. Kami akan terus mengawal dengan objektif. Yang baik kita dukung, yang masih kurang kita bicarakan bersama."

Semangat 17 Agustus: Berbenah Bersama

HIFDI percaya, semangat kemerdekaan adalah semangat gotong royong. Tidak ada pihak yang bisa menyelesaikan semua sendirian. Pemerintah butuh fasyankes sebagai perpanjangan tangan. Fasyankes butuh pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang adil.

"Rabu ini, 5 Agustus 2026, kami hanya ingin menyampaikan satu hal: fasyankes Indonesia siap berbenah bersama. Siap mengawal kebijakan dengan objektif. Siap mendukung yang baik, dan siap menyampaikan masukan untuk yang masih perlu diperbaiki. Dan di atas semuanya, kami siap mengawal kesehatan NKRI dengan optimisme," pungkasnya.

Bincang pagi itu ditutup dengan ajakan sederhana: "Mari kita songsong 17 Agustus dengan hati bersih dan semangat baru. Dirgahayu Republik Indonesia."