BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan memastikan layanan persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berjalan aman dan nyaman bagi peserta JKN. Hal ini disampaikan dalam pemberitaan Akurat Jatim pada 15 Agustus 2026. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi FKTP, yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan primer, termasuk persalinan normal.

Peran Strategis FKTP dalam Layanan Persalinan

FKTP memiliki peran krusial dalam menangani persalinan normal, terutama di daerah yang jauh dari rumah sakit. Dengan adanya jaminan dari BPJS Kesehatan, peserta JKN diharapkan tidak ragu untuk memanfaatkan layanan persalinan di FKTP. Hal ini sejalan dengan upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan akses layanan kesehatan ibu hamil.

Namun, di balik peran strategis ini, FKTP swasta kerap menghadapi tantangan: menanggung porsi besar kepesertaan JKN, tetapi hampir selalu di luar skema penguatan seperti APBN, hibah, atau pengadaan alat. Beban kontrak dan standar layanan setara dengan fasyankes pemerintah, namun biaya pemenuhannya ditanggung sendiri oleh FKTP.

Dampak Konkret bagi FKTP

Jaminan keamanan dan kenyamanan persalinan di FKTP harus dibuktikan dengan dukungan nyata. FKTP membutuhkan alat kesehatan yang memadai, obat-obatan yang lengkap, serta tenaga kesehatan yang terlatih. Tanpa dukungan tersebut, pernyataan aman dan nyaman hanya menjadi slogan belaka.

Selain itu, sistem rujukan yang efektif juga menjadi kunci. Jika terjadi komplikasi, FKTP harus mampu merujuk pasien dengan cepat dan tepat. Koordinasi antara BPJS Kesehatan, FKTP, dan rumah sakit perlu diperkuat agar alur layanan berjalan mulus.

Layanan primer adalah hulu, bukan pelengkap—persalinan yang aman di FKTP adalah investasi masa depan bangsa.

Posisi HIFDI

HIFDI menyambut baik komitmen BPJS Kesehatan Pasuruan dalam memastikan layanan persalinan di FKTP aman dan nyaman. Kami mendukung penuh upaya ini, namun mengingatkan bahwa pernyataan tersebut harus diiringi dengan tindakan nyata.

Pertama, HIFDI mendorong BPJS Kesehatan untuk memberikan insentif khusus bagi FKTP yang mampu menyelenggarakan layanan persalinan dengan baik, misalnya melalui kapitasi berbasis kinerja atau bantuan alat. Kedua, perlu ada jaminan ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan esensial untuk pertolongan persalinan di FKTP, baik melalui pengadaan pusat maupun daerah. Ketiga, HIFDI meminta adanya pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan FKTP dalam penanganan persalinan normal dan kegawatdaruratan obstetri.

Penutup

Komitmen BPJS Kesehatan Pasuruan adalah langkah positif, tetapi keberhasilan layanan persalinan di FKTP bergantung pada dukungan sistemik yang berkelanjutan. HIFDI siap berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan layanan primer yang kuat, karena kesehatan ibu dan anak adalah investasi masa depan Indonesia.

Referensi