Pemerintah berencana merenovasi 10.000 puskesmas mulai 2027, dengan anggaran sekitar Rp4 miliar per puskesmas. Ada juga rencana ambulans udara dan dokter terbang untuk menjangkau daerah terpencil. HIFDI menilai rencana ini bagus, tetapi ukuran berhasilnya perlu diubah.

Layanan bukan hanya soal gedung

Kesehatan itu investasi, bukan biaya. Tapi gedung baru belum tentu jadi layanan baru. Menteri Sekretaris Negara menyebut 60 persen puskesmas belum punya dokter gigi. Kalau gedung dan alat ditambah tanpa tenaga dan biaya operasional, pasien tetap menunggu atau dikirim ke kota.

Ambulans udara menjawab jarak. Yang belum dijawab biaya. Di klinik pratama dan tempat praktik mandiri dokter (TPMD), pembayaran datang per peserta per bulan, sekitar Rp9.000 sampai Rp16.000. Angka itu tidak naik walau pasien dan harga obat bertambah.

Ukurannya: warga yang tertolong

Rujukan selalu mulai dari layanan primer. Ambulans udara tidak berguna kalau tidak ada tenaga yang memutuskan merujuk lebih dulu.

Kemajuan kesehatan bukan soal alat yang dibeli, tapi berapa warga yang benar-benar sampai ke layanan.

Posisi HIFDI

HIFDI menilai penguatan layanan primer harus mencakup klinik pratama dan TPMD mitra JKN, bukan hanya fasilitas milik pemerintah. HIFDI menuntut tarif kapitasi ditinjau agar sesuai biaya nyata, dan data akses per fasilitas dibuka supaya klaim bahwa negara sudah hadir bisa diuji.

Penutup

Anggaran besar adalah kesempatan, bukan bukti. Ukurannya sederhana: berapa nyawa yang terselamatkan, dan berapa warga yang tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh.

Referensi